KAMPAR, suaralangitnews.com – Dalam rangka menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 dan upaya mempersiapkan langkah-langkah strategis dilingkungan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kampar menggelar Rapat Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pada tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu tahun 2024 bagi jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar yang diselenggarakan di Labersa Grand Hotel (27/11) lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah dalam sambutannya mengatakan, Rapat Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pada tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu tahun 2024 ini bertujuan dalam rangka memberikan pembekalan dan pemahaman sekaligus melakukan simulasi terhadap perbawaslu 7 tahun 2022 tetang penanganan temuan dan laporan pada pemilihan umum tahun 2024.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan langkah langka strategis dilingkungan Bawaslu Kabupaten Kampar dan jajaran di Panwaslu kecamatan se- Kabupaten Kampar dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024,” ungkap Syawir.
Menurut Syawir, sebagai kerangka kegiatan fasilitasi ini adalah upaya penegakan hukum pemilu yang harus diselesaikan secara tuntas dengan waktu, cara dan regulasi yang tepat sebagai konsep baru dalam penegakan hukum pemilu (adanya restorative justice)
Sehingga pemahaman terhadap penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dapat dipahami oleh peserta. Terutama terkait dengan tugas-tugas penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024, ujarnya.
Sementara itu, Nanang Wartono, Kordiv PP dan Datin Bawaslu Provinsi Riau dalam arahannya sekaligus membuka secara resmi acara Rapat Fasilitasi Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran, menyampaikan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, Pemilu menyediakan ruang untuk terjadinya proses “diskusi” antara pemilih dan calon-calon wakil rakyat, baik sendiri-sendiri maupun melalui partai politik, tentang bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilakukan. Melalui Pemilihan Umum (Pemilu), rakyat memberikan persetujuan siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana menjalankannya.
Untuk itu jelas Nanang, demikian penting arti pemilu dalam negara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pentingnya Pemilihan Umum (Pemilu) bagi penyelenggaraan negara yang demokratis juga dapat dilihat dari penegasan asas-asas pelaksanaan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang dipilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas konstitusional, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur norma dan prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyelesaian pelanggaran pemilu. Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.
“Sebagai Pengawas, kita harus menyadari bahwa Pemilu tidak pernah lepas dari intrik-intrik politik. Sehingga tidak mengherankan di setiap pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi, bahkan Tindak Pidana atau yang lazim disebut tindak Pidana Pemilu,” tegas Nanang.***(Ainul)
