Suaralangitnews.com – Perjuangan tenaga kerja sukarela mantan honorer dan tenaga kerja non pegawai negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terus berlanjut setelah sebelumnya melakukan unjuk rasa, di kantor Bupati kabupaten kampar beberapa waktu lalu.
Kini ratusan TKS tersebut mendatangi kantor DPRD dan kedatangan mereka di sambut langsung oleh Pimpinan bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar.
Salah satu perwakilan TKS Dinas Kesehatan Amirul mengatakan terkait kendala mereka untuk mendaftar sebagai pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3k). Hal ini di sebabkan mereka tidak masuk data secara administratif di Pemerintah Kabupaten kampar.
“Pihaknya berharap agar DPRD Kampar dapat memperjuangkan nasib mereka agar dapat mengikuti seleksi P3k tersebut,”pintanya.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi meminta kepala Dinas Kesehatan dan BKPSDM agar dapat menjelaskan persoalan ini. Terutama agar dapat memperjuangkan nasib calon P3k, supaya bisa dapat kembali mengikuti seleksi yang di lakukan.
“DPRD kampar juga akan mengajak Pemda agar dapat sama- sama memperjuangkan persoalan ini ke Pemerintah Pusat,” ungkap Zulfan Azmi, Kamis (2/1/2025).
Sementara itu, Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar melalui BKPSDM dan Dinas Kesehatan mengaku tenaga kerja sukarela (TKS) tidak miliki data.
Karena pengangkatan TKS tersebut di lakukan oleh kepala Puskesmas hal ini menyebabkan para TKS tersebut, tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3k.
Ini sesuai dengan regulasi yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk para calon P3k yang akan mengikuti tahapan seleksi, harus terdata sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Kampar.
“Namun pihaknya berjanji akan mencari solusi terkait hal ini, sehingga tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari,”pungkas pihak Pemda Kampar.
