Suaralangitnews.com – Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pimpinan DPRD Kampar dan Komisi 1 antara forum TKS, P3k Honorer dan Non ASN yang dihadiri BKPSDM dan Dinas terkait. Tentu kalau bicara terkait secara administratif banyak hal yang tidak akan terpenuhi.
“Tetapi paling penting yang harus digaris bawahi adalah bagaimana kita bisa mencari solusi terhadap seluruh rekan-rekan TKS dan juga meliputi tenaga pendidik. Yang ingin bisa mendaftar P3K gelombang kedua,” demikian ungkap Wakil Ketua DPRD IIb Nursaleh usai Rapat Dengar Pendapat, Kamis (2/1/2025).
Ia mengatakan berdasarkan rapat dengar Pendapat (RDP) tadi, ada beberapa – beberapa rekomendasi yang kita sampaikan ke pihak dinas terkait, untuk forum honorer dan non ASN.
Bahwa yang pertama karena mereka sudah terlanjur mendaftar ikut CPNS, sedangkan formasi untuk tenaga Cleaning service (CS) dan sejenisnya sudah dibuka .
Apa mereka bisa masuk dan menggunakan akun yang sama lagi, karena penggunaan akun hanya satu sekali. Kita meminta apakah akun ini bisa dibuka kembali untuk mereka yang mengikuti formasi ini atau tidak.
Yang kedua jika tidak bisa, apakah kedepan ini ada peluang untuk mereka bisa ikut kembali.
Selanjutnya untuk TKS Dinas Kesehatan kita meminta apakah bisa formasi untuk P3k ini ditiadakan SPTJM nya.
“Sehingga mereka bisa ikut mendaftar, kalau tidak apakah SPTJM nya, bisa digantikan dengan sistem yang terdaftar di dinas kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, harapan kita terhadap pemerintah, mereka ini adalah warga kampar, apapun dinamikanya kita harus berupaya bagaimana mereka bisa diperjuangkan mendapatkan harapan yang mereka inginkan, salah satunya itu bisa mendaftar pada P3k gelombang kedua.
“Sekira ada solusi kenapa tidak kita coba, kalau di daerah sudah terbatas kewenangannya. Langkah baiknya, kita berkonsultasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah pusat, baik melalui Kementerian terkait maupun melalui DPR RI,” pungkas Wakil Ketua DPRD IIb Nursaleh.
