Suaralangitnews.com – Sebagaimana pidato LKPJ Bupati 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten kepulauan Meranti (Dinas PUPR PKPP) mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, penyuluhan dan sosialisasi terkait patuh aturan Perda dan perkada, tujuan yang diharapkan Dinas PUPR kabupaten kepulauan Meranti.
Ahmad Robert Joko Purnomo Kabid Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa ( Advokesma) Meminta Bupati Kepulauan Meranti mengevaluasi Kepala Dinas PUPR Karena di nilai tidak mampu menyelesaikan persoalan – persoalan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama jalan rusak yang termasuk wewenang Kabupaten untuk di perbaiki.
Robert menyampaikan kepada media “Realisasi pembangunan dan perbaikan jalan di kabupaten kepulauan Meranti 2023 masih sangat rendah menjadi alasannya. Pada 2023 sesuai pidato LKPJ Bupati tahunan 2023 pembangunan yang terealisasi 84,76% , kami membandingkan dengan data di lapangan bahwa masih banyak di temukan jalan jalan yang rusak sehingga menghambat mobilisasi masyarakat dan berpengaruh pada roda ekonomi masyarakat,
“Kami menduga kinerja dinas PUPR kabupaten kepulauan Meranti opini belaka dan fiktif,” ungkapnya Selasa, (18/6/2024).
Robert mengajak seluruh masyarakat untuk sama sama memantau proses pembangunan yang ada di Kepulauan Meranti, selama ini saya pikir ini hanya mengalir saja tidak terjadi pengawasan yang ketat,
“Untuk melakukan controling untuk menerapkan check and balances, artinya sejalan dengan kontrol yang di lakukan legislatif, kita juga melakukan controling supaya pembangunan berjalan sesuai harapan kita semua,”bebernya.
Kemudian Ia juga meminta kepada Dinas PUPR Kepulauan Meranti untuk melaksanakan transparansi sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada indikasi permainan.
“Kita ingin tau dari proses pelelangan LPSE atau E-Katalog, siapa badan usaha yang mengerjakan, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, biaya pelaksanaan, dan keselamatan kerja yang menjadi indikator keberhasilan kerja” Imbuhnya
“Bersama kawan kawan mahasiswa terus mempelajari dan memantau proses pembangunan di Meranti, jangan sampai ada permainan – permainan di pembangunan Meranti, kondisi kita sudah terpuruk kalau ada permainan kita akan minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan, jangan sampai masyarakat di rugikan,” tutup Robert.
