Pegiat Lingkungan Akan Laporkan Dugaan Suap Oknum DLH Pelalawan

Suaralangitnews.com — Perusahaan pabrik kelapa sawit PT Sari Lembah Subur (PT SLS) anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari dinyatakan melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2009, undang-undang nomor 17 tahun 2019, Permen PUPR nomor 28/PRT/M/2015, Kepres nomor 32 tahun 1990 serta Permentan nomor 15 tahun 2015 tentang ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Hal itu tersebut secara jelas dalam dokumen berita acara temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Pelalawan pada 2020 lalu dikatakan bahwa PT SLS telah merubah bentuk serta mengalih fungsikan sungai yang ada di kecamatan Pangkalan Lesung.

Disitu disebutkan pihak perusahaan secara ilegal telah membangun waduk (Water Treatment Plant) tepat di Sungai Tanglo, yang mana pembuatan bendungan tersebut tidak mengantongi izin.

” Waduk itu (Sungai Tanglo) tidak ada Mengantongi izin. Dalam dokumen ANDAL yang diterbitkan pada tahun 2020, itu tidak ada dibunyikan,” kata Budiyanto penggiat lingkungan kepada Persadariau, Kamis (21/12/2023).

Sedangkan pembuatan waduk di sungai Tanglo tersebut, lanjutnya, dibangun pada tahun 2019 silam.

” PT SLS sendiri hanya punya 2 izin pemanfaatan air (SIPA). Itu di Sungai Genduang dan Sungai Kulim,” ujarnya.

Budi mencurigai adanya dugaan suap sebesar Rp 50 juta kepada oknum DLH Kabupaten Pelalawan pada saat itu. Melihat tidak adanya Penegakan Hukum berdasar hasil temuan secara Analisis Yuridis dilapangan usai dilakukannya sidak oleh pihak DLH pada tiga tahun silam.

” Padahal sudah jelas PT.SLS disebut telah merubah dan mengalih fungsikan sungai tanglo menjadikan waduk serta merubah/membuat alur sungai tanglo baru tanpa ijin serta PT. SLS masih menanam sawit dan mengelola dibeberapa titik di sepanjang Daerah Aliran Sungai”, bebernya kesal.

Pria yang getol menyoroti isu lingkungan itupun berencana segera melaporkan dugaan suap tersebut ke Polda Riau dan lembaga hukum lainnya.

Menurut data yang diperoleh, petugas dari DLH yang melakukan pemeriksaan dilapangan saat itu sebanyak 4 orang yang dikoordinir oleh kepala bidang Penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup, Tohaji. ***





Pos terkait