Suaralangitnews.com – DPRD Kampar Gelar Agenda sidang Paripurna pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun 2024, Rabu (9/4/2025)
Juru bicara dari Fraksi Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan mengatakan dari total belanja daerah dengan belanja pegawai mencapai 1,17 triliun dan belanja barang dan jasa 898 miliar.
Struktur ini menunjukkan beban dan tetap yang tinggi dan membatasi ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang produktif dan berorientasi pada hasil langsung kepada Masyarakat.
Kemudian Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Kampar agar dapat membayarkan honorarium tenaga honor daerah dan tenaga honor lepas sampai akhir masa kerjanya.
“Masih ada OPD yang belum membayar honor tersebut, sementara sebagian OPD telah membayarkannya. Sebagaimana kita ketahui ketika mempekerjakan seseorang hendaknya sebelum keringatnya mengering di badan, maka harus upahnya telah diterima oleh yang bersangkutan,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Kampar terkait tunda bayar yang terjadi pada APBD Tahun anggaran 2024. Segera diselesaikan dalam waktu secepatnya karena menyangkut hajat hidup orang banyak tentu banyak yang mengharapkan agar ini dapat segera diselesaikan.
“Sedangkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal karena realisasi belanja modal sebesar 85,66% dari pagu menunjukkan adanya ruang memperbaikan meskipun ada peningkatan 32,63% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Selanjutnya untuk revitalisasi peran badan usaha milik daerah BUMD, Kami Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap BUMD supaya berkontribusi lebih besar terhadap PAD dan pembangunan ekonomi lokal.
“Padahal BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam sektor-sektor seperti energi, air pangan dan jasa keuangan daerah dalam penajaman penggunaan belanja tidak terduga,” ucapnya.
Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah kabupaten agar mengalokasikan dan merealisasikan belanja tidak terduga secara lebih tepat. Guna untuk kondisi darurat atau mendesak karena realisasi belanja tidak terduga hanya mencapai 8,25% dari alokasi.
Fraksi Golkar juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Kampar agar perencanaan pembangunan berbasis pemerataan wilayah sangat diperlukan pendekatan pembangunan wilayah, yang mempertimbangkan ketimpangan kepadatan dan pertumbuhan penduduk, karena ketimpangan kepadatan penduduk sangat mencolok dengan kecamatan Kampar mencapai 48 jiwa per kilometer persegi.
“Sedangkan Kampar kiri hulu hanya 9 jiwa per kilometer persegi, dampak pada ketidakmerataan akses pelayanan dan pembangunan infrastruktur, maka ini akan menjadi dorongan dari Fraksi Partai Golkar,” Beber Min Amir Pakpahan.
Fraksi Partai Golkar berharap kepada pemerintah daerah agar melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran, karena kami melihat masih banyak wilayah yang harus ada mobil pemadam kebakarannya.
Selanjutnya pada Pemda kabupaten Kampar untuk menjelaskan sebab tidak terlaksananya pembangunan asrama putri pelajar Mahasiswa di kota Jogjakarta yang sampai pada hari ini belum terjadi realisasi.
Terakhir Fraksi Partai golongan karya menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kampar Tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
